Selasa, 12 Desember 2017, 23:14
Home / EDUKASI / BERI KULIAH UMUM, PAKDE KARWO PAPARKAN PEMBANGUNAN BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING
Gubernur Jatim Soekarwo Saat Memberi Kuliah Umum di UNS. Sumber Foto : Humas Pemprov Jatim

BERI KULIAH UMUM, PAKDE KARWO PAPARKAN PEMBANGUNAN BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING

WAGATABERITA.COM – SOLO. Gubernur Jawa Timur H. Soekarwo memaparkan pembangunan Jawa Timur yang berkeadilan dan berdaya saing saat memberi kuliah umum di Auditorium  UNS di Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/11/2017).

Siaran pers yang dikirim Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Benny Sampirwanto menyebutkan, kata Pakde Karwo,  keadilan merupakan amanat konstitusi. Jika keadilan tidak diwujudkan, akan menghasilkan disparitas atau kesenjangan antar daerah menjadi tinggi.

“Pemerataan keadilan bisa dilakukan jika pemerintah bisa mengintervensi (membela) masyarakat kecil. Di Jatim kami namakan ekonomi kerakyatan,” tandasnya.

Untuk mewujudkan konsep tersebut, Pemprov. Jatim menggunakan berbagai strategi, diantaranya di bidang  pembiayaan, produksi dan pemasaran. Misalnya, untuk UMKM diberikan suku bunga murah 6 – 9%, produk diberikan nilai tambah, dan sekaligus  pemasaran melalui kerjasama antar didalam dan luar negeri. Dengan demikian, daya saing meningkat. Kesemuanya, untuk memberi kemudahan pada industri kerakyatan seperti UMKM.

Hasil dari pelaksanaan strategi tersebut antara lain bisa dilihat dari kinerja sektor pertanian yang terus tumbuh secara positif. Pada sektor ini, Jatim berhasil surplus beras sebesar 5.135.177 ton atau setara dengan kebutuhan 45.04 juta jiwa. Sementara konsumsi beras nasional mencapai 114kg/kap/tahun. Jatim juga surplus Jagung sebanyak 5.717.790 ton.

Di Jatim, sebanyak 6.8 juta industri berasal dari sektor UMKM dan menyumbang 54.98% terhadap PDRB Jatim. “Salah satu kegagalan liberalisasi adalah UMKM tidak diberi kemudahan. Kalau tidak diberi kemudahan, mereka akan bangkrut, pasar tidak terbentuk, dan tidak ada barang yang dibeli oleh rakyat,” katanya.

Di hadapan Rektor UNS Prof. Ravik Karsidi dan mahasiswa UNS yang memadati auditorium, Pakde Karwo mengatakan, strategi lain yang dipergunakannya adalah membuka ruang publik untuk melakukan dialog dengan rakyat.

“Saya sependapat bahwa nilai budaya musyawarah mufakat merupakan bagian penting dalam pengambilan keputusan. Jangan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak melainkan melalui proses musyawarah untuk mufakat,” ungkap Soekarwo.

Pakde Karwo menambahkan dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan selalu melibatkan rakyat. Tujuannya untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan  oleh mereka. Kebijakan yang dijalankan harus dilakukan dengan cara partisipatoris. Artinya, setiap masyarakat diajak merumuskan kebijakan dengan cara musyawarah mufakat. “Harus dibuat sebuah perjanjian dengan rakyat,” tandasnya.

Citizen Charter, lanjut Pakde Karwo, menjadi solusi bagi pelayanan publik di Jatim. “Di Jatim kami sudah melakukan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Pelayanan publik bisa diubah di luar jam kerja sehingga masyarakat tetap terlayani dengan baik, melalui kesepakatan antara yang dilayani dan yang melayani,” imbuhnya. Ia memberi contoh ada sebuah puskesmas di Kota Blitar yang memberikan layanan berdasarkan masukan dari warga setempat.

“Puskesmas di Kota Blitar tersebut buka layanan pada pagi hari. Namun ternyata tidak ada pasien. Akhirnya diundanglah warga yang mayoritas petani. Dalam dialog terungkap bahwa warga berharap layanan kesehatan bisa diberikan mulai sore hari hingga malam hari.

Hal itu memang tidak wajar. Namun berdasarkan dialog tersebut, maka jam layanan pun diubah karena untuk pelayanan kepada rakyat hingga puskesmas akhirnya buka mulai pukul 16.00 WIB hingga 21.00 WIB,” paparnya.(Haludin Ma’waledha)

Check Also

BENAHI PENGAWASAN KOPERASI, 53 PENGAWAS JALANI BIMTEK

WAGATABERITA.COM – PROBOLINGGO. Guna meningkatkan kemampuan para pengawas koperasi,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *