Sabtu, 19 Oktober 2019, 19:37
Home / HOTNEWS / TIDAK ADA TOLERANSI HUKUM PADA KASUS KEKERASAN PADA AY
Menteri PPPA Yohana Yembise.

TIDAK ADA TOLERANSI HUKUM PADA KASUS KEKERASAN PADA AY

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Kasus penganiaan terhadap siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) AY (14) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang viral juga menjadi perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise. Geram dengan kasus penganiayaan ini Menteri Yohana mengecam keras kasus penganiayan tersebut dimana para pelakunya masih tergolong usia anak.

Diketahui awal mula terjadi kasus karena saling sindir di media sosial terkait hubungan asmara salah satu pelaku dengan kakak korban. Terduga pelaku diperkirakan berjumlah 12 orang yang merupakan siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pontianak.

Pada kasus ini Menteri Yohana menyatakan “Saya sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Mirisnya lagi, bukan hanya korban tapi pelaku juga masih berusia anak. Boleh jadi kasus ini terjadi karena luputnya pengawasan orang dewasa. Ada yang keliru pada sikap anak – anak kita, berarti juga ada yang keliru pada kita sebagai orang dewasa yang merupakan contoh bagi anak – anak,” ujarnya.

Dalam hal ini Menteri Yohana menilai tindakan para pelaku dengan alasan dan kondisi apapun, serta meski usia anak sekalipun, tidak pernah bisa dibenarkan. Prinsip Zero Tolerance bagi seluruh pelaku kekerasan pada anak harus ditegakkan.

Respon cepat dari Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi (PPPA) Provinsi Kalimantan Barat yang telah berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat dan Polresta Pontianak, dalam mengupayakan tindak lanjut dan pendampingan kasus ini sangat diapresiasi oleh Menteri Yohana.

Diteruskan, “Saya berharap kasus ini tetap dikawal sampai selesai dan menemukan jalan terbaik bagi semua pihak. Korban dan pelaku sama – sama berusia anak. Saya harap keduanya bisa diberikan pendampingan. Korban didampingi proses trauma healingnya, sedangkan pelaku didampingi untuk pemulihan pola pikir atas tindakan yang telah dilakukan. Paling penting, kita harus memastikan pemenuhan hak – hak mereka. Sebagai korban ataupun pelaku, mereka tetap anak – anak kita. Sudah seharusnya kita lindungi dan kita luruskan jika mereka berbuat salah,” Jelas Menteri Yohana.

Tim Kemen PPPA bergerak cepat dengan turun langsung ke Pontianak hari ini, Rabu (10/04/2019) untuk menindak lanjuti upaya yang sudah dilakukan Dinas PPPA Kota Pontianak dan KPPAD, membesuk korban dan akan berkunjung ke sekolah para pelaku. Kemen PPPA rencananya akan melakukan rapat koordinasi untuk penanganan lintas sektor pada Sabtu besok. Langkah tersebut diharapkan dapat menemukan solusi terbaik untuk anak dan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi keduabelah pihak.

Yohana juga menekankan bahwa semua pihak tidak boleh gegabah dalam menangani kasus ini. Semua pihak harus benar – benar memahami penyebab anak pelaku melakukan tindak penganiayaan. Hal ini dilakukan agar anak pelaku bisa mendapatkan penanganan yang tepat, tentunya yang mengacu pada Undang – Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang jelas, Menteri Yohana akan mendukung proses hukum yang berlaku.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah berupaya menekan kasus seperti ini melalui sosialisasi dan pelatihan kepada orangtua, anak dan aktivis masyarakat melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Sosialisasi berupa literasi digital melalui pengetahuan tentang pengasuhan dan penggunaan internet yang aman serta sebagai bekal pertahanan diri ketika berselancar di media sosial. (Red)

Check Also

BERTEMU ZULHAS PRESIDEN BILANG HARUS MRMBAHAS MASALAH GLOBAL KEPADA SELURUH KETUA PARTAI

WAGATABERITA. COM – JAKARTA. Presiden Joko Widodo kembali menggelar pertemuan,