Kamis, 3 Desember 2020, 14:41
Home / JAKARTA / UU CIPTA KERJA DISAHKAN PEMERINTAH BUKA RUANG MASYARAKAT BERI MASUKAN ATURAN PELAKSANAANNYA
Airlangga Hartarto.

UU CIPTA KERJA DISAHKAN PEMERINTAH BUKA RUANG MASYARAKAT BERI MASUKAN ATURAN PELAKSANAANNYA

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Menuai polemik UU Cipta Kerja akhirnya resmi disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo menjadi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 02 November 2020 yang wajib ditetapkan paling lambat 3 bulan sesuai ketentuan Penutup di Pasal 185.

Pemerintah berkomitmen segera menyelesaikan peraturan pelaksanaannya, “sesuai arahan Bapak Presiden, Pemerintah membuka ruang yang seluas – luasnya untuk berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat dan seluruh stakeholders, supaya dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan agar sejalan dengan tujuan pembentukan UU Cipta Kerja,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.Minggu (08/11/2020).

Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Draf Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) segera dirampungkan Pemerintah bersama seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait terdapat 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang terdiri dari 40 RPP dan 4 RPerpres.

Dalam hal ini Kemenko Perekonomian menyediakan wadah Portal Resmi UU Cipta Kerja secara online dapat diakses masyarakat di https://uu-ciptakerja.go.id guna menampung berbagai masukan dan aspirasi ataupun usulan untuk penyempurnaan draf RPP dan RPerpres sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Masyarakat dapat mengunduh 9 draf RPP melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja, “melalui penyediaan Portal Resmi UU Cipta Kerja ini, Pemerintah secara resmi mengundang seluruh lapisan masyarakat, publik, dan stakeholders terkait untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, agar dalam penyusunan RPP dan RPerpres transparan dan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat,” jelas Airlangga.

Sosialisasi, publikasi, dan konsultasi publik terhadap substansi dan materi dari draf 40 RPP dan 4 RPerpres akan dilakukan K/L terkait diseluruh Indonesia agar penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja ini dapat menampung masukan semua pihak secara komprehensif.

UU dimaksud bertujuan menciptakan lapangan kerja dan mendorong peningkatan usaha dengan memberi kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan, serta insentif usaha, bagi Koperasi dan UMKM maupun korporasi dan industri Nasional serta menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak – banyaknya.

Dalam menghadapi masa pandemi UU ini diharapkan mampu mendukung upaya Pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dan menyiapkan perekonomian Indonesia agar mampu segera bangkit dan dalam jangka menengah panjang meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah persaingan global. (Red)

Check Also

BERIKUT NASIB 10 LEMBAGA YANG DIBUBARKAN PEMERINTAH

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi