Wagata Berita wagata berita adalah website yang berisikan berita-berita terkini.
Related Articles
WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Walau pembelajaran tatap muka telah diberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk memberi keputusan izinnya pada sekolah di wilayah masing – masing tetapi dalam putusan Surat Keputusan bersama (SKB) empat Menteri tersebut tetap mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan adalah hal utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka, Sabtu (21/11/2020).
Pada kesempatannya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, “kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Kesiapan satuan pendidikan perlu menjadi perhatian. Saya berharap para Bupati dan Walikota dapat mendorong semua sekolah melakukan kesiapan pembelajaran tatap muka. Kesuksesan implementasi tidak terlepas dari komitmen kita bersama, khususnya Pemerintah Daerah,” ungkapnya.
Dalam hal ini Kementerian Kesehatan akan meningkatkan peranan Puskesmas dalam penerapan protokol kesehatan dan mendukung kesiapan sekolah dalam memulai pembelajaran tatap muka, “Pemda diharapkan dapat membuat keputusan tepat dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan anak, guru, orang tua, dan masyarakat,” pinta Menkes Terawan Agus Putranto.
Sementara dukungan juga diberikan oleh Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan covid – 19 Doni Monardo atas pengumuman kebijakan ini, “Satgas covid – 19 mendukung SKB Empat Menteri dalam membuat ketentuan pembelajaran di masa pandemi ini karena banyaknya kendala pembelajaran jarak jauh (PJJ),” ungkapnya.
Doni menambahkan kedepan peta zonasi dari Satgas covid – 19 Nasional tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka, “ke depan, Pemerintah Daerah sebagai pihak yang paling tahu kondisi di lapangan, perlu mengambil peran dan kewenangan penuh untuk menentukan model pembelajaran yang paling sesuai dengan wilayahnya masing – masing. Kebijakan ini adalah langkah yang sangat bijaksana,” terangnya.
Dalam hal ini Mendagri Muhammad Tito Karnavian mendukung langkah SKB Empat Menteri pada dunia pendidikan tetapi mengingatkan Pemerintah Daerah wajib terapkan protokol kesehatan, “pada prinsipnya Kemendagri mendukung. Kepala daerah perlu melakukan antisipasi kesiapan agar tatap muka tidak menjadi klaster baru dalam pendidikan,” jelasnya.
Sedangkan Menag Fachrul Razi menyoroti ketimpangan kualitas sarana dan prasarana pendukung dalam pembelajaran daring, “Kemenag telah melakukan beberapa upaya untuk mendukung PJJ secara daring. Meskipun demikian, pembelajaran tatap muka masih lebih efektif karena adanya ketimpangan kualitas sarana dan prasarana pendukung,” jelasnya. (Red)
