Selasa, 19 Januari 2021, 3:18
Home / JAKARTA / BERIKUT NASIB 10 LEMBAGA YANG DIBUBARKAN PEMERINTAH
Presiden Joko Widodo.

BERIKUT NASIB 10 LEMBAGA YANG DIBUBARKAN PEMERINTAH

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan Pemerintah serta untuk mencapai rencana strategis pembangunan nasional pembubaran Lembaga nonstruktural dilakukan Pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020 yang ditanda tangani 26 November 2020.

Beberapa Lembaga yang dibubarkan terdiri dari Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Minggu (29/11/2020).

Dengan dibubarnya Lembaga tersebut maka selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Pasal 2 Perpres yakni : Dewan Riset Nasional akan dilaksanakan kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi/Lembaga Pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang riset dan inovasi.

Selanjutnya Dewan Ketahanan Pangan tugasnya akan dilaksanakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanian dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura dilakukan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang transportasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang olahraga akan melanjutkan tugas Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan dan Kementerian urusan Pemerintahan di bidang agama akan melaksanakan tugas Komisi Pengawas Haji Indonesia serta Komite Ekonomi dan Industri Nasional dilaksanakan oleh Kementerian yang tugas dan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian di bidang ekonomi.

Sementara Kementerian urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informasi melanjutkan tugas Badan Pertimbangan Telekomunikasi dan Kementerian bidang sosial melaksanakan tugas Komisi Nasional Lanjut Usia serta Badan Olahraga Profesional Indonesia diyugaskan pada Kementerian bidang olahraga selanjutnya yang terakhir Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian bidang komunikasi dan informasi.

Selanjutnya pendanaan, pegawai, aset, dan arsip yang dikelola oleh sepuluh lembaga nonstruktural akan dialihkan kepada Kementerian/Lembaga yang dimaksud yang dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan/atau kementerian/lembaga terkait brdasarkan Pasal 4 ayat (1).

Pada bunyi pasal 4 ayat (2) adalah, “pengalihan sebagaimana dimaksud diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Presiden ini,” bunyinya. Sementara pendanaan pelaksanaan proses pengalihan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perpres yang berlaku ini mencabut peraturan perundangan diantaranya Perpres Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional, Perpres Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan dan Perpres Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 27 Tahun 2008 selanjutnya Perpres Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan dan Perpres Nomor 50 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Haji Indonesia.

Perpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres Nomor 1 Tahun 1996, Keppres Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia, selanjutnya Peraturan Menteri (Permen) Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia dan Permen Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2018 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 26 November 2020 ini bunyinya, “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.” (Red)

Check Also

LOLOS BPOM BERIKUT EFEK SAMPING VAKSIN PRODUKSI SINOVAC

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Percepatan penanganan covid – 19 dengan cara melakukan