UPAYA KERAS SELAMA INI JATIM BERHASIL RAIH PENGHARGAAN KINERJA PTSL 2020

Related Articles

AKAN MENDARAT PESAWAT LION AIR MALAH BALIK BANDARA KEBERANGKATAN INI SEBABNYA

Selasa, 7 April 2026, 20:37

PENGURUS PERADRI KONGRES LUB SEGERA DILAKSANAKAN

Rabu, 30 Juli 2025, 9:55

KONDISI PERADRI SETELAH DITINGGAL KETUM NYA

Selasa, 22 Juli 2025, 9:08

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Penghargaan kinerja Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2020 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) diraih Jawa Timur dimana penghargaan diberikan Menteri ATR/BPN, Sofyan A Djalil.

Dalam hal ini sekaligus dilakukan Penandatanganan Kerjasama dan Nota Kesepahaman Pembukaan Pelatihan Petugas Pengelola Pertanahan Daerah (P3D) di Kantor Wilayah BPN Jatim, “meski di tengah pandemi covid – 19, Jatim bisa mencapai target. Tahun yang lalu yakni 1.000.870 produk PTSL. Sebagian besar adalah Sertifikat Hak Milik,” kata Sofyan.

Dalam menyukseskan program PTSL banyak perjuangan untuk menemukan solusi masalah krusial saat melakukan pendataan tanah masyarakat dari persoalan administrasi sampai benturan dengan wilayah hutan adalah masalah yang dihadapi BPN Jatim,” keberhasilan ini terjadi berkat dukungan ibu Gubernur dan seluruh Pemda Jatim,” ungkap Menteri ATR/BPN.

Walau memperoleh penghargaan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku PTSL Jatim belum mencapai 100 persen tetapi Kanwil BPN dan Kepala Kantor Pertanahan se – Jatim diapresiasi telah melakukan usaha. Rabu (10/03/2021).

Tambah Khofifah, “kami berharap semua kepemilikan lahan setiap bidang di desa tersertifikasi termasuk got dan sungai bisa teridentifikasi dan tersertifikasi sehingga kepemilikan masing – masing jelas, jika ada perubahan luas lahan bisa diketahui,” ungkapnya.

Menurutnya proses sertifikasi perdesa sangatlah penting agar status kepemilikan jelas pada setiap bidang di Pemprov dan Pemda, karena banyak status kepemilikan masih ‘abu – abu’ sehingga bisa hilang atau pindah kepemilikannya.

Gubernur menambahakan MoU kali ini guna menjamin ahli waris mendapat sertifikasi agar terhidar dari konflik sosial di internal keluarga, “saat ini aset – aset Pemprov yang paling banyak adalah sungai, ini yang sekarang kita maksimalkan supaya tersertifikasi, termasuk tentu adalah aset milik Daerah, milik Pemprov,” tutupnya. (Red)