Wagata Berita wagata berita adalah website yang berisikan berita-berita terkini.
Related Articles
WAGATABERITA.COM-PROBOLINGGO, Guna meningkatkan kinerja para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo berencana menaikkan honor RT/RW setempat.
Hal itu disampaikan, Camat Mayangan Mochammad Abas, Saat acara Peningkatan Kinerja, Penyerahan Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pada triwulan ke IV tahun 2018.
Menurut Abas di tahun 2019 mendatang, honorarium RT/RW akan dinaikkan dari Rp. 150 ribu dinaikkan menjadi Rp. 180 ribu per bulan.
“Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada ketua RT dan RW se Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, terkait perubahan peraturan di tahun 2018 yang telah disampaikan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo,” kata Abas, Rabu (26/12/2018).
Lanjutnya, melalui hal itu diharapkan menjadi acuan dan pemahaman bagi ketua RT dan RW di wilayah Kecamatan Mayangan. Sekaligus memberikan motivasi baik kinerja RT/RW.
Kecamatan Mayangan mempunyai program untuk blusukan ke kelurahan-kelurahan dan menyambangi RT/RW di wilayah Kecamatan Mayangan.
“Saat ini sudah dilaksanakan di dua kelurahan, yakni Kelurahan Sukabumi dan Kelurahan Mayangan,” pungkasnya.
Sementara Wali Kota Rukmini menyampaikan, Ketua RT dan RW agar senantiasa melayani masyarakat di wilayahnya. Disebutnya Ketua RT /RW merupakan ujung tombak bagi pemerintahan, sebagai mitra dari kelurahan dan kecamatan.
“Tugas Bapak/Ibu ini berperan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo,” kata Rukmini.
“Sekaligus mengetahui warganya yang belum mengurusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan), harus diberikan arahan untuk mengurusnya. Dengan harapan m bisa membantu untuk peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo,” paparnya.
Rukmini menambahkan, ketua RT/RW harus menggerakkan warganya untuk menjaga lingkungan dan menjaga keamanan sekitar, dengan cara menggerakkan kembali poskamling.
Bagi ketua RT/RW yang masih menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dilepas jabatannya sebagai ketua RT/RW, karena bisa mengganggu pekerjaan.
”Mudah – mudahan yang saya programkan bisa diteruskan oleh wali kota terpilih,” tandasnya. (Zulkiflie)
