DPRD MUBAR TELUSURI PUNGLI BIDAN PTT

Related Articles

AKAN MENDARAT PESAWAT LION AIR MALAH BALIK BANDARA KEBERANGKATAN INI SEBABNYA

Selasa, 7 April 2026, 20:37

AJAK KOMPAK ORANG TUA SISWA PETRA 5 ADAKAN FUN RUN

Sabtu, 3 Mei 2025, 17:25

ADA YANG BEDA PADA KEGIATAN DPD PPNI SURABAYA

Senin, 14 April 2025, 13:44

WAGATABERITA.COM – LAWORO. Salah satu upaya Kementerian Kesehatan RI dalam pemenuhan tenaga Kesehatan strategis di daerah terpencil dan sangat terpencil adalah dengan melakukan penempatan dokter, dokter gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Bidan PTT. Itu dilakukan guna menyelesaikan masalah disparitas dan mendistribusikan tenaga kesehatan yang masih terjadi di Indonesia, olehnya itu Kemenkes RI melakukan terobosan dengan melaksanakan seleksi pengangkatan dokter, dokter Gigi PTT dan Bidan PTT dalam lingkup internalnya sebagai Calon Aparatur Sipil Negara, dalam lingkup Pemerintah Daerah se Indonesia.

Itu dilaksanakan atas dasar pertimbangan, banyaknya dokter, dokter gigi PTT dan Bidan PTT adalah putra – putri daerah yang telah lama bersedia mengabdi atau ditempatkan di daerah tempat bertugas mereka saat ini. Sehingga lebih dapat menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan khususnya di daerah terpencil dan sangat terpencil.

Dengan kesempatan itu, Kemenkes RI menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan dalam lingkup Pemda dari PTT Kemenkes, sama sekali tidak ada pungutan biaya serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme, baik dalam pemberkasannya maupun dalam pengangkatannya.

Walau telah diberikan penegasan oleh Kemenkes RI bahwa tidak adanya pungutan biaya dalam proses pengangkatannya, tetapi DPRD Muna Barat mencium aroma pungli pada pemberkasan Bidan PTT dengan besaran Rp 100 ribu perorangnya, dalam wilayah Pemda Muna Barat.

Adalah Anggota DPRD Muna Barat, Supu Alimin SE, dari Fraksi Partai Golkar, yang melakukan penelusuran tersebut berdasarkan keterangan masyarakat yang di dapatkannya. Penelusuran pun dilanjutkan hingga melakukan pertemuan dengan pihak BKD Muna Barat.

Pengganti La Ode Tariala itupun memperjelas dalam pertemuannya bersama pihak BKD Muna Barat, bahwa pungli dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengatas namakan Pemerintah. Olehnya itu, pihaknya meminta kepada BKD selaku Pemda Muna Barat, agar tidak ada pungli terhadap Bidan PTT.

“Komitmen kita itu adalah, jangan ada pungli terhadap Bidan PTT. Apalagi yang melakukannya adalah orang – orang yang tidak bertanggung jawab, dengan mengatas namakan Pemerintah,” tutupnya pada (03/04/2017). (Zainal Arifin Suyoto/Halu)