Senin, 13 Juli 2020, 1:07
Home / JAKARTA / FUNGSI DITAMBAH KEMEN PPPA MERASA PELUANG MELAKUKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Sek Kemen PPPA saat berada di kantor dpr Ri.

FUNGSI DITAMBAH KEMEN PPPA MERASA PELUANG MELAKUKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Presiden Joko Widodo mengamanahkan untuk menambah fungsi Kementerian PemberdayaannaPerempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada Tapat Kabinet Terbatas (Ratas) terkait penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni dalam Rapat Dengar Pendapat terkait Target dan Sasaran Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2020, serta Isu – Isu Aktual dan Alternatif Solusinya di Gedung DPR RI, Jakarta mengatakan, “program – program kerja beserta penambahan fungsi Kemen PPPA merupakan angin segar bagi perlindungan perempuan dan anak. Namun agaknya darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak kita tanggapi secara kurang serius. Hal ini ditandai dengan anggaran Kemen PPPA tahun 2020 yang hanya sebesar 273.6 miliar rupiah, sementara masyarakat yang harus dijangkau hingga ke akar rumput. Oleh karenanya, kami berharap anggaran yang terbatas ini dapat didorong dan ditingkatkan untuk betul – betul dapat bermanfaat bagi perempuan dan anak Indonesia. Bukan hanya 100 persen, bahkan hingga 1000 persen pun harus betul – betul kita dorong,” tuturnya Kamis (20/02/2020).

Sementara Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemen Setneg) telah membahas percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015, “Kemen PPPA berperan mendorong penyedia layanan walaupun penyedia layanan tersebut ditangani oleh Kementerian / Lembaga (K/L) lainnya. Jika ada perempuan korban kekerasan, maka pencatatan perempuan korban kekerasan tersebut akan dilakukan oleh Kemen PPPA sesuai dengan fungsinya. Jika ia membutuhkan rehabilitasi kesehatan, maka akan ditangani oleh Kementerian Kesehatan. Jika membutuhkan rehabilitasi sosial, maka akan ditangai oleh Kementerian Sosial. Jika terkait hukum, akan ditangani oleh Aparat Penegak Hukum. Semua pelayanan tersebut harus dilakukan secara terpadu,” terangnya.

Foto bersama tim kemen pppa dan DPR RI.

DPR RI mendesak Kemen PPPA untuk meningkatkan efektivitas kinerja Lembaga Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di lapangan dan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum, “dalam memaksimalkan anggaran tersebut, diharapkan Kemen PPPA bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan Lembaga Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di lapangan atau daerah, sehingga fungsi tim respon cepat terkait kasus kekerasan dan perdagangan orang dapat berjalan maksimal. Pemerintah kabupaten / kota juga perlu ‘disentil,’ karena sebagian besar belum mengalokasikan anggarannya bagi perempuan dan anak,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti.

Kemen PPPA telah melakukan upaya bersama dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah dalam bentuk respon cepat dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang, “Menteri Keuangan akan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mejalankan kewenangannya terkait dengan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Pelayanan tersebut juga akan didukung oleh dorongan Menteri Dalam Negeri terkait pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di daerah dalam upaya meningkatkan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan,” tutup Pribudiarta.

Check Also

PEMERINTAH DIMINTA BENDUNG LAUT BILA PETAMBAK TAK BOLEH MANFAATKAN AIRNYA KARENA TAK BERIZIN

WAGATABERITA.COM – LAMONGAN. Bergulirnya masalah yang dihadapi para petani