Sabtu, 8 Agustus 2020, 15:47
Home / NEWS / KOMISIONER KOMNAS BILANG ADA POTENSI PELANGGARAN HAM PADA KASUS PEMANGGILAN POLISI PADA PETAMBAK BILA BELUM PERNAH TERIMA SOSIALISASI UU BARU
Komisioner Komnas Ham Beka Ulang Hapsara.

KOMISIONER KOMNAS BILANG ADA POTENSI PELANGGARAN HAM PADA KASUS PEMANGGILAN POLISI PADA PETAMBAK BILA BELUM PERNAH TERIMA SOSIALISASI UU BARU

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Webinar dalam rangka membahas permasalahan nelayan khususnya petani petambak yang dipanggil polisi karena tak memiliki izin SIUP bahkan izin pemakaian air laut sehingga dipermasalahkan oleh pihak yang berwajib.

Para nara sumber yang menjadi pembicara dalam kegiatan webinar ini dihadiri Rifai selaku pengurus Aliansi Petani Indonesia (API) dan Mas’ud ketua Aliansi Lamongan Petani Tambak Pantai Utara (ALPATARA) serta anggota DPRD Jatim komisi B Agatha Retnosari juga Komisioner Komnas Ham Beka Ulang Hapsara.

Turut serta dalam webinar para petani petambak dari berbagai daerah di Jawa Timur yang pada kesempatan ini bahkan sempat menyampaikan beberapa keluhan yang mereka alami, kami petani tambak Lamongan ini sudah 5 generasi melakukan pembudidayaan, sejak era penjajahan Belanda, Jepang baru era ini bermasalah,” terang Mas’ud Ketua ALPATARA.

Sementara Rifai selaku pengurus API pada kesempatannya mengatakan, “ternyata kasus pemanggilan ini sebelum terjadi pada kami sudah terjadi pada petani petambak di daerah lain yang telah dilakukan sejak 2019 oleh pihak Kepolisian,” ungkapnya.

Sedangkan Perwakilan Komnas Ham Beka Ulang Hapsara mengatakan, “saya menggunakan perspektif Komnas Ham pada kasus yang ada, saya membaca Undang – Undang nomor 7 th 2016 memang ada ketentuan pidana diakhir – akhir, tetapi kita jangan sampai lupa bagian ke 9 disitu ada bicara soal fasilitasi dan bantuan hukum,” jelasnya.

Lanjut Beka, “dalam Undang – Undang tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang didahulukan, artinya bila kita bicara pidana seharusnya ada pencegahan dulu, pemberdayaan dulu. Pemerintah Pusat atau Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan bantuan hukum, artinya jelas disini negara wajib memberi bantuan dan fasilitas hukum,” lanjutnya.

“Pada pasal 46 ditulis sesuai dengan kewenangannya Pemerintah pusat dan daerah sesuai kewajibannya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, pembudidaya ikan, petambak ikan, garam termasuk keluarganya artinya ada unsur pencegahan supaya para nelayan terhindar dari masalah hukum, pendidikan dan pelatihankan tidak hanya dipahami sebagai teknis pemeliharaan ikan saja tetapi lebih jauh ketika ngomong pembudidaya itu dari hulu sampai ke hilir,” tambah Beka.

Selanjutnya Beka mengatakan,” kalau bicara pelanggaran Ham, dari kasus yang terjadi, ketika ada Undang – Undang yang di sahkan Pemerintah berkewajiban melakukan pemberdayaan dan pelatihan termasuk hukum dan izinnya dan kalau Pemerintah tak melakukan apa – apa itu merupakan pembiaran sehingga menimbulkan potensi pelanggaran HAM,” urainya.

“Dari cerita teman – teman Petambak juga harus dilihat apakah proses hukum yang dilakukan Kepolisian dalam hal ini Polda Jatim sudah sesuai dengan prosedur atau tidak kalau tidak ini bisa dilaporkan pada Propam sehingga lebih memperkuat bila ada prosedur yang dilanggar dan dalam hal ini Komnas siap menerima laporan bila terjadi indikasi pelanggaran,” tutup Beka. (Juliman)

Check Also

DITENGAH KONDISI COVID REALISASI INVESTASI JATIM MASIH DIURUTAN KEDUA TEMBUS 51 TRILIUN

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Kinerja realisasi investasi Jawa Timur semester I Tahun