Kamis, 3 Desember 2020, 14:22
Home / NEWS / KEMENDIKBUD LUNCURKAN BSU BAGI TENAGA PENDIDIK BEGINI SYARAT DAN PROSESNYA
Menteri Nadiem (Google)

KEMENDIKBUD LUNCURKAN BSU BAGI TENAGA PENDIDIK BEGINI SYARAT DAN PROSESNYA

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Mengatasi kondisi kesulitan masyarakat dimasa pandemi terus dilakukan Pemerintah melalui berbagai bantuan, saat ini bantuan kembali dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) diluncurkan bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan (PTK) non – PNS di Lingkungan Kemdikbud Tahun 2020.

Diperkirakan sekitar 2 juta penerima akan menerima bantuan ini dengan besaran yang diberikan adalah Rp 1,8 juta untuk masing – masing penerima yang diinformasikan Mendikbud Nadiem Makarim dalam peluncuran BSU tersebut secara daring, Selasa (17/11/2020).

Dengan maksud membantu para ujung tombak pendidikan yang terdampak pandemi Covid -19, “salah satu hal kenapa Pemerintah melakukan bantuan subsidi upah adalah untuk membantu ujung tombak pendidikan kita di berbagai macam sekolah kita yang sudah berjasa untuk membantu pendidikan anak – anak kita, tapi mungkin di situasi seperti pandemi ini ada berbagai macam gejolak, bukan saja di bidang pembelajaran tetap juga bidang ekonomi,” ujar Nadiem.

BSU sendiri menargetkan penerima bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non – PNS, yang terdiri dari guru, dosen, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, dan pendidik kesetaraan termasuk diberikan kepada tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

Disini Nadiem menyampaikan total anggaran yang dikucurkan Rp 3,67 triliun, “kami menyasar total sekitar lebih dari 2 juta (orang), 162 ribu dosen dari PTN (perguruan tinggi negeri) dan PTS (perguruan tinggi swasta), dan sedikit lebih dari 1,6 juta guru dan pendidik non – PNS pada satuan pendidikan negeri dan juga swasta, dan 237 ribu tenaga perpustakaan, operator, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi,” ungkapnya.

Persyaratan bagi PTK untuk menerima BSU juga sangat sederhana, diantaranya

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan;
4. Tidak menerima Bantuan Subsidi Upah/Gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker); dan
5. Tidak menerima Kartu Prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020.

Tidak diberikannya bantuan BSU dari Kemnaker dan Kartu Prakerja dijelaskan Mendikbud agar bantuan sosial yang diberikan Pemerintah adil dan tidak tumpang – tindih, “tidak ada individu yang menerima bantuan berlimpah sehingga yang lain tidak mendapatkan. Ini merupakan suatu kriteria kami yang sangat sederhana sehingga semua bisa menerima dengan cepat dan efisien,” jelasnya.

BSU disalurkan bertahap hingga akhir November 2020 dengan mekanisme Kemdikbud membuat rekening baru di bank bagi setiap PTK penerima BSU, “bagi para guru – guru dan dosen bisa mengakses infonya di info.gtk.kemdikbud.go.id, bisa mengakses di mana rekening mereka, apa persyaratan yang belum dipenuhi. Untuk yang perguruan tinggi di Pangkalan Data Dikti pddikti.kemdikbud.go.id untuk menemukan informasi terkait status pencairan dan lain – lain, rekening bank masing – masing, dan lokasi bank cabang,” terangnya.

Data PTK sudah lengkap dan sudah dinyatakan bisa mencairkan dana berdasarkan informasi online tersebut di bank maka PTK perlu menyiapkan dokumen yang dibawa kepada bank penyalur diantaranya :

– Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
– Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada, kalau tidak ada masih bisa menerima ;
– Surat Keputusan Penerima BSU yang dapat diunduh dari website GTK dan PDDikti ; dan
– Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari website GTK dan PDDikti, diberi materai, dan ditandatangani.

“Semua kebutuhan, di luar KTP dan NPWP, itu ada di laman/website baik GTK maupun PDDikti,” terang Nadiem.

PTK dapat mendatangi bank penyalur dan melakukan aktivasi rekening dan dapat langsung menerima BSU bila seluruh persyaratan telah lengkap, “PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekeningnya hingga tanggal 30 Juni 2021. Kita memberikan waktu yang sangat panjang untuk memastikan semuanya bisa mendapatkan (bantuan). Kalau misalkan ada kendala teknis ya cukup waktu untuk mendapatkannya,” urai Nadiem.

BSU ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah pusat bagi semua jasa PTK non – PNS di Indonesia, “di masa krisis kesehatan ini dan krisis ekonomi ini, Pemerintah harus hadir untuk para tenaga honorer kita dan juga dosen – dosen kita untuk membantu mereka melalui masa kritis ini dengan bantuan dukungan ekonomi yang bisa menyemangati mereka untuk terus mendidik anak – anak kita untuk terus berinovasi di bidang pendidikan,” tutupnya. (Red)

Check Also

TOL KLBM BEROPERASI KHOFIFAH HARAP JADI SOLUSI EFEKTIF KONEKTIVITAS SENTRA INDUSTRI RING SATU JATIM

WAGATABERITA.COM – GRESIK. Guna memastikan layanan operasional Tol Krian –