WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai intruksi Presiden kembali diperpanjang selama 2 minggu kedepan berlaku sejak 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021 yang disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Rapat Terbatas (Ratas) dipimpin Presiden, di Jakarta, Kamis (21/01/2021).
Dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKM tahap pertama periode 11 – 25 Januari 2021 yang belum usai ini kata Airlangga, “Bapak Presiden meminta agar (Pemberlakuan) Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini dilanjutkan, dari tanggal 26 (Januari) sampai dengan tanggal 8 Februari (2021),” katanya.
Dijelaskan PPKM diterapkan di tujuh Provinsi Pulau Jawa dan Bali dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur hingga Bali terdapat 73 Kabupaten/Kota, “dari 7 provinsi terlihat masih ada peningkatan di 5 provinsi, dan yang mengalami penurunan provinsi Banten dan Yogyakarta,” terang Airlangga.
Ketua Komite Penanganan covid – 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengungkapkan, dari 73 Kabupaten/Kota yang telah menerapkan PPKM, 29 Kabupaten/Kota masih berada di zona risiko tinggi dan 41 Kabupaten/Kota di zona risiko sedang hanya 3 Kabupaten/Kota berada di zona risiko rendah.
Peningkatan kasus mingguan di 52 Kabupaten/Kota masih terjadi dan 21 lainnya mengalami penurunan sementara kasus aktif masih meningkat di 46 Kabupaten/Kota ada 3 Kabupaten/Kota yang tetap sementara ada 24 Kabupaten/Kota menurun.
Pada tingkat kematian ungkap Airlangga terdapat 44 Kabupaten/Kota masih mengalami kenaikan dan 29 Kabupaten/Kota menurun, sedangkan ditingkat kesembuhan ada penurunan di 33 Kabupaten/Kota dan ada 34 Kabupaten Kota kembali meningkat dan terdapat 6 Kabupaten/Kota tak terjadi perubahan/tetap. (Red)
- BERIKUT PERSENTASE MOBILITAS MASYARAKAT JATIM PADA PELAKSANAAN PPKM
- RAKOR CEGAH CORONA KHOFIFAH MINTA SEMUA KOORDINASI DENGAN ENAM REGULASI
- KEMBALI DARI UMROH KHOFIFAH LANGSUNG ADAKAN RAPAT DI BANDARA JUANDA BAHAS BENCANA
- RAPAT PERTAMA DPR RI DUKUNG KEPEMIMPINAN MENTERI BINTANG DAN DUKUNG RUU PKS SEGERA DITINDAK LANJUTI
- BUPATI TRENGGALEK JELASKAN USULAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2018