Wagata Berita wagata berita adalah website yang berisikan berita-berita terkini.
Related Articles
WAGATABERITA.COM – LAWORO. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Muna Barat (Mubar), di gelar pada, Jumat (15/09/2017), di gedung Paripurnanya dalam rangka melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah – Perubahan (RAPBD – P) Tahun 2017. DPRD Mubar pun menerima RAPBD – P 2017 itu, untuk di bahas bersama, yang diajukan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab), dan penyerahannya di serahkan langsung oleh, Bupati Mubar, Drs LM Rajiun Tumada, M.Si Kepada Ketua DPRD, Munarti,S.Pd.
Dalam rapat paripurna itu, Bupati Muna Barat pada kesempatannya menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD – P 2017 ini, merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Nomor 21 tahun 2011, tentang pengelolaan keuangan daerah serta pedoman penyusunan APBD.
Orang Nomor satu di Kabupaten Mubar itu, di hadapan anggota Dewan menyampaikan pula kebijakan kenaikan Pendapatan Asli Daerah Perubahan (PAD – P) tahun 2017, yang meningkat hingga mencapai 1,62 persen. “Dari APBD sebelum perubahan di tahun 2017, Pendapatan Daerah kita itu sebesar Rp 562.875.593. Makanya, kebijakan PADP tahun 2017 ini sebesar Rp 571.969.062.446 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 9.093.468.980 atau 1,62 persen,” terangnya.
Ia pun lebih rinci menjelaskannya bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2017 sebesar Rp 9 miliar yang berasal dari pajak daerah Rp 3,29 miliar, retribusi Rp 302,23 juta. Selain itu ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah sebesar Rp 522,46 juta. Pemasukan lain – lain dalam PAD dari sumber yang sah sebesar Rp 4,87 miliar. Sementara untuk dana perimbangan sebesar Rp 495,03 miliar.
“Besaran itu meliputi, bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 10,67 miliar, dana alokasi umum Rp 375, 15 miliar, dana alokasi khusus Rp 109,21 miliar. Termasuk pendapatan lain – lain yang sah sebesar Rp 67,93 miliar. Ada juga bagi hasil pajak dari provinsi kepada pemerintah kabupaten Rp 3,48 miliar serta dana penyesuaian otonomi khusus sebesar Rp 64,44 miliar,” jelas Rajiun.
Lebih jauh dikatakannya, kalau untuk kebijakan belanja daerah pada RAPBD – P 2017 katanya, mencapai Rp 723.765.350.844 karena telah mengalami kenaikan Rp 43.859.453.087 atau 6,45 persen dari APBD induk 679.905.897.757. Sementara belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp.279.904.895.943 yang meliputi belanja pegawai Rp 165,58 miliar, belanja hibah Rp 9,66 miliar. Untuk belanja bagi hasil kepada provinsi atau kabupaten dan desa, sebesar Rp 130,01 juta. Ada pula belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten dan pemerintahan desa sebesar Rp 103,59 miliar dan belanja tak terduga Rp 935 juta.
Ketua DPD PAN Muna Barat itu juga, walau telah merincikan besaran RAPBD – P Tahun 2017, Dirinya sangat mengharapkan sinergitas antara Pemerintah dan Dewan berjalan baik dalam upaya – upaya pembangunan yang sudah direncanakan bersama selama ini. “Semoga dengan adanya rancangan ini dapat dibahas lebih lanjut, dan upaya – upaya pembangunan yang kita rencanakan bersama selama ini dapat terlaksana dengan baik secara nyata demi terciptanya kesejahteraan masyarakat,” Tutup Bupati Muna dalam Sambutannya pada rapat paripurna pembahasan bersama RAPBD – P Tahun 2017.
Sementara itu, Ketua DPRD Mubar, Munarti mengatakan, dengan adanya dokumen RAPBD – P ini, pihaknya akan segera membahasnya lebih lanjut. Sehingga proses pembangunan yang ada di Kabupaten Muna Barat bisa berjalan dengan baik.
Untuk di Ketahui lebih jelasnya Penyerahan RAPBD – P tahun 2017 oleh Pemerintah, dalam sidang paripurna Tiga fraksi DPRD Mubar menyetujui rancangan RAPBD – P Tahun 2017 itu di bahas pada sidang selanjutnya. (Zainal Arifin Suyota/Halu)
